Mahasiswa dan Buruh Suarakan Lagi #GejayanMemanggil Tolak Omnibus Law

Aksi unjuk rasa untuk menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dilangsungkan di Jalan Gejayan, Yogyakarta akan diramaikan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak dan berbagai elemen buruh. Aksi Rapat Rakyat Mosi Parlemen Jalanan ini digelar hari Senin (9/3) mulai pukul 14.00 WIB.

#GejayanMemanggil Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Tagar #GejayanMemanggil #GagalkanOmnibusLaw akan digelar. Sejauh ini, mereka yang bakal turun ke jalan antara lain adalah Mahasiswa UNISA Yogyakarta, Mahasiswa UGM, Aliansi Mahasiswa UNY, Aliansi Mahasiswa UAJY, Alianasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Aliansi UMY Bergerak, dan Aliansi Mahasiswa UAD.

Wakil Presiden BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) atau KM UMY, Riky, berkata bahwa aka nada 100 orang yang tergabung dalam Aliansi UMY pengeluaran hk 2020 bergerak yang bakal bergabung di aksi ini. Sedangkan SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia) juga akan meramaikan aksi ini. Ketua SBSI Korwil D.I.Yogyakarta, Dani Eko Wiyono, berkata bahwa RUU Omnibus Law tak boleh sampai disahkan.

Menurutnya, alasan Pemerintah bakal mengundang banyak investor untuk masuk ke Indonesia itu tak berimplikasi apapun untuk para buruh. Lebih-lebih lagi ada wacana penghapusan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) dan penghilangan pesangon dan juga jaminan sosial bagi para buruh. “Langkah yang paling tepat sekarang ini adalah melawan dengan suara rakyat,” ungkapnya dilansir dari CNN Indonesia hari Jumat (6/3) kemarin.

Humas Aliansi Rakyat Bersatu (ARB), Kontra Tirano, beranggapan bahwa sekarang ini memang sudah waktunya menggelar aksi menolak RUU Omnibus Law karena begitu banyak kejanggalan yang menyudutkan masyarakat akan tetapi menguntungkan masyarakat.

Ia tak ingin RUU tersebut disahkan dan ia masih meyakini bahwa peraturan tersebut hanya akan menyusahkan masyarakat kecil saja, terutama kalangan buruh kerja Indonesia.

Omnibus Law dinilai Akan Rugikan Masyarakat dan Kaum Buruh

Pemerintah juga dinilai berusaha menggalang kesadaran rakyat untuk menerima RUU tersebut sebagai kebiyihan negara untuk memudahkan pembangunan ekonomi. Akan tetapi, menurut Aliansi Rakyat Bergerak, RUU itu Cuma akan merugikan masyarakat dan kaum buruh. Omnibus Law pasalnya dianggap menerapkan konsep sapu bersih pada hal-hal yang dianggap akan menghambat investasi, seperti misalnya ketenagakerjaan, tata ruangm dan pengadaan lahan. Namun, banyak pihak yang memprediksi Omnibus Law akan banyak melanggar dan merusak hak-hak dasar warga negara apabila disahkan.

Setidaknya, ada enam akibat dari Omnibus Law yang akan merugikan para buruh dan juga masyarakat. Di antaranya adalah Omnibus Law berpotensi akan memperpanjang jam kerja dan juga lembur para buruh, penetapan upah minimum yang sangat rendah, pemangkasan kewenangan berserikat pekerja, pelanggaran hal berserikat pekerja, dan bahkan hilangnya hak-hak perempuan untuk cuti haid, keguguran dan hamil.

Dari sisi lingkungan sendiri, RUU itu juga berpotensi besar memangkas dan juga mengubah konsep syarat-syarat administrasi, seperti misalnya penghapusan sanksi pidana lingkungan atas praktik usaha yang mana merusak atau pun mengubah fungsi ruang ataupun lingkungan; penghilangan izin mendirikan bangunan; menghilangkan pelibatan masyarakat; penghapusan sanksi pidana lingkungan; dan sentralisasi kebijakan.

RUU itu juga dinilai bakal menghadikan situasi monopoli tanah untuk kepentingan investasi oleh Bank Tanah. Tak Cuma itu, RUU ini pun berimplikasi pada praktik pendidikan yang berorientasi pasar. Misalnya saja itu berupa link and match dengan industry yang berupa komersialisasi, dan juga pembentukan kurikulum pendidikan yang mana fokus ke orientasi kerja.